Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Rembang, Heru Susilo, menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama telah dilaksanakan pada Maret 2025 lalu kepada 5.101 guru keagamaan nonformal. Masing-masing guru menerima Rp360.000, dengan total anggaran sebesar Rp1,83 miliar.

Namun, pencairan pada bulan-bulan berikutnya sempat tertunda karena pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan sesuai prioritas nasional. Penyesuaian tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/604/SJ tanggal 11 Februari 2025, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

“Dalam proses pencermatan perubahan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah Maret–Juni 2025, kami mendapat petunjuk untuk melakukan penyesuaian. Besaran insentif berubah dari Rp360.000 menjadi Rp300.000 per bulan, dan alokasi anggaran yang semula untuk lima bulan disesuaikan menjadi sepuluh bulan, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024,” jelas Heru, Selasa (1/7/2025).

Sebagai tindak lanjut, Bagian Kesra saat ini tengah menyusun perubahan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal. Regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pencairan insentif dengan skema baru.

“Setelah peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan, insentif akan dicairkan kembali selambat-lambatnya pada Agustus 2025. Selanjutnya pencairan dilakukan secara bertahap hingga Desember 2025,” imbuhnya.

Heru menegaskan, Pemkab Rembang tetap berkomitmen mendukung peran guru keagamaan nonformal yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam pembangunan karakter serta pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. (MCS)

Artikel Wah Insentif Guru TPQ dan Madin Bakal Cair Nih pertama kali tampil pada linimedia.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kecamatan Pamotan, Selasa (11/3), ia melontarkan gagasan dengan memberikan bantuan rumah kayu untuk warga yang tak punya tanah.

Selama ini, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya bisa diberikan jika seseorang punya tanah sendiri atau minimal tanah desa dengan surat keterangan.

Kalau tak punya tanah, ya wassalam. Tapi Bupati Harno tak mau tinggal diam.

“RTLH ini, yang tidak punya tanah selama ini tidak bisa mendapat bantuan. Maka pemikiran saya, masyarakat yang tidak punya tanah bisa mendapat bantuan RTLH dengan cara dibuatkan rumah kayu cagak Kalimantan yang kuat. Yang penting punya rumah, bisa tidur nyaman,” ujarnya.

Bupati juga menilai rumah kayu sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan rumah permanen.

Jika nantinya warga harus pindah lokasi, rumah kayu bisa diangkat dan dipindahkan tanpa perlu dibongkar total.

“Suatu saat dipindah, dipikul seperti zaman dahulu, kan bisa. Pindah ke sana, pindah ke sini,” tambahnya dengan senyum.

Untuk mewujudkan gagasan ini, Harno meminta Kepala Bagian Hukum Setda Rembang mencari solusi agar aturan yang ada bisa diadaptasi tanpa menyalahi regulasi.

lde ini tentu menarik, namun masih perlu kajian lebih lanjut agar bisa direalisasikan.

Yang jelas, Bupati Harno ingin memastikan bahwa semua warga, termasuk yang tak memiliki tanah, tetap bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. (*)

Artikel Wacana Rumah Kayu untuk Warga Tak Bertanah di Rembang: Tidur Nyaman, Pindah Gampang! pertama kali tampil pada linimedia.