Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menargetkan pencairan insentif bagi guru keagamaan nonformal kembali dilakukan paling lambat pada bulan Agustus 2025. Hal ini menyusul adanya penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang berdampak pada perubahan besaran insentif dan alokasi anggaran.
Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Rembang, Heru Susilo, menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama telah dilaksanakan pada Maret 2025 lalu kepada 5.101 guru keagamaan nonformal. Masing-masing guru menerima Rp360.000, dengan total anggaran sebesar Rp1,83 miliar.
Namun, pencairan pada bulan-bulan berikutnya sempat tertunda karena pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan sesuai prioritas nasional. Penyesuaian tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/604/SJ tanggal 11 Februari 2025, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Dalam proses pencermatan perubahan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah Maret–Juni 2025, kami mendapat petunjuk untuk melakukan penyesuaian. Besaran insentif berubah dari Rp360.000 menjadi Rp300.000 per bulan, dan alokasi anggaran yang semula untuk lima bulan disesuaikan menjadi sepuluh bulan, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024,” jelas Heru, Selasa (1/7/2025).
Sebagai tindak lanjut, Bagian Kesra saat ini tengah menyusun perubahan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal. Regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pencairan insentif dengan skema baru.
“Setelah peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan, insentif akan dicairkan kembali selambat-lambatnya pada Agustus 2025. Selanjutnya pencairan dilakukan secara bertahap hingga Desember 2025,” imbuhnya.
Heru menegaskan, Pemkab Rembang tetap berkomitmen mendukung peran guru keagamaan nonformal yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam pembangunan karakter serta pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. (MCS)
