Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kecamatan Pamotan, Selasa (11/3), ia melontarkan gagasan dengan memberikan bantuan rumah kayu untuk warga yang tak punya tanah.

Selama ini, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya bisa diberikan jika seseorang punya tanah sendiri atau minimal tanah desa dengan surat keterangan.

Kalau tak punya tanah, ya wassalam. Tapi Bupati Harno tak mau tinggal diam.

“RTLH ini, yang tidak punya tanah selama ini tidak bisa mendapat bantuan. Maka pemikiran saya, masyarakat yang tidak punya tanah bisa mendapat bantuan RTLH dengan cara dibuatkan rumah kayu cagak Kalimantan yang kuat. Yang penting punya rumah, bisa tidur nyaman,” ujarnya.

Bupati juga menilai rumah kayu sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan rumah permanen.

Jika nantinya warga harus pindah lokasi, rumah kayu bisa diangkat dan dipindahkan tanpa perlu dibongkar total.

“Suatu saat dipindah, dipikul seperti zaman dahulu, kan bisa. Pindah ke sana, pindah ke sini,” tambahnya dengan senyum.

Untuk mewujudkan gagasan ini, Harno meminta Kepala Bagian Hukum Setda Rembang mencari solusi agar aturan yang ada bisa diadaptasi tanpa menyalahi regulasi.

lde ini tentu menarik, namun masih perlu kajian lebih lanjut agar bisa direalisasikan.

Yang jelas, Bupati Harno ingin memastikan bahwa semua warga, termasuk yang tak memiliki tanah, tetap bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. (*)

Artikel Wacana Rumah Kayu untuk Warga Tak Bertanah di Rembang: Tidur Nyaman, Pindah Gampang! pertama kali tampil pada linimedia.

Rembang – Sebanyak 5 rumah di Desa Sarangmeduro Kecamatan Sarang menjadi sasaran program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dari PT Djarum. Penyerahan rumah yang sudah selesai dibangun kepada pemiliknya dilaksanakan di lapangan Desa setempat, Jumat (2/12).

Rumah sebagai kebutuhan primer seharusnya tidak hanya memiliki fisik bangunan yang kuat dan desain yang bagus.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Rembang, Akhir Budi Asmara saat membacakan sambutan Bupati Rembang, menyampaikan, tahun ini Kabupaten Rembang termasuk dalam daerah prioritas pengentasan kemiskinan. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir praktis membuat banyak keluarga kehilangan pekerjaan dan sulit mempertahankan kehidupan yang layak.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi itikad baik dari perusahaan swasta seperti PT Djarum dalam upayanya turut menanggulangi tingkat kemiskinan di berbagai wilayah di Jawa Tengah melalui program renovasi rumah ini.

“Langkah mitigasi yang bisa diambil pemerintah provinsi untuk mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan, salah satunya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan penanggulangan kemiskinan dari pihak-pihak swasta, seperti Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang digagas PT Djarum ini sangat membantu pemerintah. Ini adalah langkah partisipatif yang membuat permasalahan kemiskinan masyarakat semakin cepat berkurang,” kata dia.

RSLH merupakan program kolaboratif PT Djarum dan Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah. Program ini sebagai bentuk nyata atas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) yang digagas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2021, dan dijalankan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Selain bertujuan mengentaskan kemiskinan, RSLH juga menjadi komitmen bersama dalam upaya menaikkan taraf hidup masyarakat.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Agus Suranta mengatakan program ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang lebih sehat. .

Oleh karena itu, rumah yang layak huni adalah salah satu aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Keikutsertaan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dibutuhkan guna membantu mempercepat jalannya program PKE.

“Keterlibatan PT Djarum sebagai pelaku usaha merupakan teladan yang baik dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan kemiskinan. PT Djarum bertindak sebagai pihak swasta yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Rembang. Jika semakin banyak perusahaan yang andil dalam program ini, saya yakin angka kemiskinan akan semakin berkurang,” Agus menjelaskan.

Sementara itu, Deputi GM Corporate Communications PT Djarum Achmad Budiharto mengemukakan, keterlibatan PT Djarum dalam program RSLH merupakan dukungan terhadap pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

“Rumah sebagai kebutuhan primer seharusnya tidak hanya memiliki fisik bangunan yang kuat dan desain yang bagus. Rumah harus menjadi hunian yang berfungsi mendatangkan ketentraman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Suasana tentram dan nyaman membuat kualitas hidup seseorang menjadi semakin baik. Pada akhirnya, para penghuninya akan terpacu melakukan hal-hal yang produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut,” tutur Budiharto.

Untuk itu, PT Djarum mencurahkan dana sebesar Rp 300 juta guna membiayai renovasi lima rumah keluarga kurang mampu dengan masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah menghabiskan kisaran Rp 60 juta. Angka ini lebih besar dari rekomendasi anggaran pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran penerima bantuan. Bahkan, mereka juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pembangunan.

Lewat program RSLH, PT Djarum melakukan bedah rumah sehingga hunian tersebut memenuhi tiga hal dasar yakni Sehat, Aman, dan Layak. Dari sisi kesehatan, renovasi rumah melingkupi perbaikan terhadap sanitasi air kotor, pencahayaan serta memastikan udara tersirkulasi dengan baik. Sementara itu, rumah yang direnovasi juga dibangun dengan konstruksi yang kuat dan kokoh sehingga dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi seluruh keluarga. (bgm)

Artikel 5 RTLH Dibedah Dengan Dana Rp. 300 Juta pertama kali tampil pada linimedia.