Salah satu program unggulan yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan Kompi Produksi guna memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rembang.

Dalam keterangannya, alumni Akademi Militer tahun 2005 itu menjelaskan bahwa Kompi Produksi akan dibentuk secara terintegrasi dalam satu sistem pertanian terpadu (integrated farming).

Nantinya, dalam kompi ini akan terdapat beberapa peleton dengan fokus berbeda seperti peleton perikanan, peleton peternakan, dan lainnya.

“Jadi satu kompi nanti ada tugasnya, ada peleton perikanan, peleton peternakan, semua terintegrasi dalam satu integrated farming,” kata Letkol Winner, Kamis (10/7).

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

“Yang pasti, pertama adalah pembentukan Kompi Produksi. Itu yang akan kita siapkan untuk Rembang,” imbuhnya.

Tak hanya fokus pada sektor pangan, Letkol Winner juga menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut bahwa keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi dari semua pihak.

Di awal masa jabatannya, Winner mengaku ingin terlebih dahulu mengenal karakter dan wilayah Kabupaten Rembang secara lebih dekat.

Ia pun mengapresiasi karakter masyarakat Rembang yang menurutnya ramah dan terbuka.

“Yang saya dengar kerjasama Kodim dengan Forkopimda yang lain sudah bagus. Saya berusaha meningkatkan kinerja Kodim, biar masyarakat Rembang bisa maju bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyambut baik rencana dan program yang dibawa Dandim baru.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kodim sangat penting, khususnya dalam mendukung program peningkatan produksi pangan di daerah.

“Pangan adalah program nasional. Kita bersama-sama lebih giat meningkatkan produksi pangan,” tandas Bupati Harno.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi lintas sektor, diharapkan Kabupaten Rembang dapat terus memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Artikel Rembang Akan Punya ‘Kompi Super’ Urusan Pangan? Ini Penjelasan Dandim! pertama kali tampil pada linimedia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kini bersiap menuntaskan proses pengangkatan PPPK Tahap II usai pengumuman hasil seleksi diinformasikan baru-baru ini. Total terdapat 1.474 peserta yang dinyatakan lulus, terdiri dari 330 formasi guru, 50 tenaga kesehatan, dan 1.094 tenaga teknis.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menyampaikan bahwa saat ini, mereka memasuki tahapan pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dimulai 1 Juli hingga 31 Juli 2025.

“Kalau PPPK Tahap II ini kita memasuki pengisian daftar riwayat hidup. Itu paling lambat 31 Juli, sejumlah 1.474 peserta harus sudah mengisi,” kata Ichwan, Rabu (2/7).

Ichwan menjelaskan bahwa sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, pengangkatan PPPK Tahap I dan II harus sudah rampung selambat-lambatnya Oktober 2025. Dengan demikian, seluruh proses pengangkatan untuk formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 ditargetkan tuntas tahun ini.

“Untuk pengangkatannya, petunjuk dari pusat, baik Tahap I maupun Tahap II, paling lambat bulan Oktober. Jadi selambat-lambatnya mereka diangkat pada bulan Oktober tahun ini,” terangnya.

Lebih lanjut Ichwan menerangkan bahwa peserta Tahap II diperkirakan akan diangkat sebagai pegawai penuh waktu. Hal tersebut sesuai ketentuan mekanisme pengadaan PPPK.

“Kalau sesuai dengan ketentuan tata cara mekanisme pengadaan PPPK, harusnya mereka penuh waktu semua,” pungkasnya. (*)

Artikel Oktober Jadi Batas Akhir, Nasib Ribuan PPPK Tahap II di Rembang Segera Ditentukan pertama kali tampil pada linimedia.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, mengungkapkan bahwa usulan jadwal pengangkatan telah mendapat persetujuan dari Bupati Rembang. Menurutnya, proses saat ini tinggal menunggu keluarnya NIPPPK dari BKN.

“Ini kita usulkan untuk penetapan NIPPPK ke BKN. Sebelum 1 Juli harus sudah selesai kalau target kita 1 Juli sudah dilakukan pengangkatan,” kata Ichwan saat dikonfirmasi pada Senin (23/6).

Ichwan menyebutkan, total peserta yang akan diangkat pada Tahap I ini sebanyak 1.216 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 944 orang telah memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) untuk penerbitan Surat Keputusan (SK), sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

“Hari ini masih proses verifikasi BKN, ada beberapa yang perlu perbaikan usulan dokumen. Kita targetkan sebelum tanggal 1 Juli harus sudah selesai,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada peserta yang telah dihubungi BKD agar segera melakukan perbaikan dokumen yang masih bermasalah. Hal ini perlu segera diselesaikan agar proses pengusulan NIPPPK tidak mengalami hambatan yang berdampak pada jadwal pengangkatan.

“Bisa jadi kemungkinan pengangkatannya (yang masih belum memperbaiki berkas) kita jadikan satu di tahap II kalau mereka masih terlambat memperbaiki berkas,” tandasnya.

Artikel Terlambat Perbaiki Berkas, Pengangkatan PPPK Tahap I Bisa Mundur ke Tahap II pertama kali tampil pada linimedia.

Penundaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Bupati Harno, anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk mewujudkan penataan alun-alun secara menyeluruh dan berkualitas.

“Daripada dengan anggaran sedikit-sedikit hasilnya tidak maksimal. Akhirnya saya suruh menghapus sekalian, dari pada hanya ada (anggaran) sedikit-sedikit, saya tidak mau,” tegas Harno.

Studi Banding Nasional, Cari Desain Terbaik

Bupati Harno menekankan bahwa alun-alun sebagai wajah kota harus dirancang dengan baik. Ia bahkan telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan studi banding ke berbagai kota di Jawa dan Indonesia guna mencari inspirasi desain yang ideal.

“Kemarin saya minta tolong kepada dinas terkait tolong study banding se-Pulau Jawa bahkan se-Indonesia. Cari desain alun-alun yang benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan,” ujarnya.

Tak Mau Setengah-Setengah

Bupati menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus dikerjakan secara maksimal, tidak sekadar tambal sulam.

“Saya mau setiap pembangunan harus benar-benar bagus, cantik dan megah sekalian. Jadi tidak buang-buang uang, kalau cuma dibenahi sedikit-sedikit saya tidak mau,” tambahnya.

Tak hanya alun-alun, Harno juga menyebut penataan Taman Kartini yang sempat dianggarkan beberapa miliar rupiah juga dinilai belum cukup untuk mewujudkan taman yang benar-benar berdampak.

“Maka kemarin termasuk taman kartini cuma ada beberapa miliar, percuma. Saya mau yang sekali dibangun benar-benar kelihatan dan bagus,” pungkasnya. (*)

Artikel Alun-Alun Rembang dan Taman Kartini Batal Ditata di 2025 pertama kali tampil pada linimedia.

Bendungan Randugunting berada di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dan diresmikan pada awal 2022. Waduk dengan kapasitas 14,43 juta meter kubik ini awalnya dibangun untuk kebutuhan irigasi pertanian di wilayah Blora, Pati, dan Rembang.

Namun, potensi bendungan tersebut dinilai sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber air baku bagi PDAM di kawasan sekitar.

“Melihat posisi Bendungan Randugunting yang mana sangat dibutuhkan untuk persediaan air baku maupun pengairan Blora, Rembang, dan Pati,” ujar Bupati Rembang Abdul Hafidz, belum lama ini.

Meski secara administratif berada di Kabupaten Blora, Rembang menjadi daerah pertama yang sudah memanfaatkan air dari bendungan ini untuk sistem irigasi pertanian.

“Kebetulan Blora saat ini belum menggunakan, Pati pun belum, Rembang malah sudah lewat irigasinya,” tambah Bupati.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Rembang dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama petani, akan ketersediaan air.

Pemanfaatan air waduk sebagai air baku untuk PDAM masih dalam tahap perencanaan. Menurut Bupati, dibutuhkan kajian teknis dan biaya besar untuk merealisasikan hal tersebu

“Untuk mengarah ke air baku kami membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk rencana pengembangan ke depannya,” ujarnya.

Pemkab Rembang akan bekerja sama dengan PDAM Rembang untuk menghitung kebutuhan infrastruktur dan anggaran. Penjelasan teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh Direktur PDAM.

“Untuk teknis, Direktur PDAM-nya lebih jelas berapa yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas ketersediaan air bersih di Rembang, sekaligus memperkuat ketahanan air dan keberlanjutan layanan air minum bagi masyarakat. (*)

Artikel Pemkab Rembang Siapkan Bendungan Randugunting sebagai Sumber Air Baku pertama kali tampil pada linimedia.

Meskipun secara geografis lebih dekat dengan wilayah Kecamatan Sedan, lokasi pembangunan pasar tersebut secara administratif masih berada di wilayah Kecamatan Pamotan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2,3 hektare untuk proyek ini. Proses pembebasan lahan pun telah diselesaikan sejak Desember 2022.

Bupati Rembang, Harno, belum lama ini meninjau langsung lokasi rencana pembangunan pasar hewan tersebut. Dalam kunjungannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Saya akan berupaya tahun ini bisa terlaksana,” kata Harno.

Pasar hewan yang dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 ekor ternak ini masih menunggu hasil pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Menurut Harno, pasar baru ini akan dibuat lebih representatif dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas perdagangan ternak secara optimal.

“Itu nanti menunggu setelah selesai pembahasan, karena sekarang masih dalam pembahasan anggota DPRD,” terangnya.

Lebih lanjut, Harno menjelaskan bahwa pasar baru ini akan memiliki daya tampung yang jauh lebih besar dibandingkan pasar hewan yang lama. Selain luas lahan yang lebih memadai, pasar ini juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan dan kelancaran transaksi jual beli ternak.

“Lokasi pasarnya ke timur, lebih luas dari yang sekarang. Karena tujuannya bisa menampung lebih banyak dengan fasilitas yang lebih lengkap,” tutup Harno.

Dengan rencana pembangunan ini, diharapkan keberadaan Pasar Hewan Pamotan yang baru dapat mendorong pertumbuhan sektor peternakan dan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak di wilayah Rembang dan sekitarnya. (*)

Artikel APBD Perubahan Jadi Kunci Realisasi Pembangunan Pasar Hewan Pamotan pertama kali tampil pada linimedia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Rembang, M. Rokib, menyampaikan bahwa rekomendasi ini disusun usai rapat intensif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 9, 14, dan 21 Mei lalu.

“Demikian laporan Pansus PPPK Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang,” ujar Rokib dalam rapat.

Berikut isi lengkap tujuh rekomendasi DPRD Rembang:

• Peserta seleksi PPPK yang sudah lolos dan mengikuti seluruh tahapan diminta segera dilantik sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
• Pelantikan PPPK harus mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebut belanja pegawai pada 2027 tidak boleh melebihi 30% dari total APBD.
• Evaluasi kinerja PPPK dilakukan setiap tahun oleh bupati.
• PPPK di lingkungan BLUD wajib dibiayai dari anggaran BLUD masing-masing.
• Pejabat yang lalai dalam kebijakan rekrutmen PPPK dan membebani keuangan daerah harus diberi sanksi.
• Seluruh pejabat dilarang mengangkat tenaga non-ASN sejak rekomendasi ini ditetapkan.
• Bagian organisasi wajib evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab-ABK) sesuai kebutuhan dan anggaran.

Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyetujui rekomendasi ini dan akan segera menyerahkannya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

“Rekomendasi DPRD ini akan dituangkan dalam keputusan resmi dan diserahkan ke Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi,” tegas Rouf. (*)

Artikel DPRD Rembang Larang Pengangkatan Non-ASN, Ini 7 Rekomendasi Resminya pertama kali tampil pada linimedia.

“PNS yang pensiun di Rembang itu dalam setahun sekitar 300 orang. Kalau yang pensiun 300, seharusnya pegawai yang diangkat juga 300 orang,” ujarnya.

Harno mengingatkan, pengangkatan pegawai ini harus benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata. Sebab, dampaknya langsung terasa di APBD. Belanja pegawai saat ini sudah menyentuh angka 39 persen dari total anggaran, jauh dari batas sehat yang ditetapkan, yaitu maksimal 30 persen.

“Saat ini (belanja pegawai) posisinya sudah 39 persen. Sudah melebihi batas, kemudian nanti ditambah 2.950 orang bisa jadi di angka 50 persen,” tuturnya.

Pihaknya berencana memeriksa secara langsung 2.950 calon pegawai yang akan diangkat guna memastikan urgensi dari penempatan para PPPK ini.

“Yang jelas akan saya cek sejumlah 2.950 orang, apakah benar mereka dibutuhkan oleh Pemkab Rembang dan punya pekerjaan. Ini akan saya pastikan,” tegasnya.

Ia pun berencana konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mencari solusi yang tak cuma formalitas. Apalagi, menurutnya, kondisi keuangan Rembang sendiri masih demam atau belum sehat.

“Posisi keuangan Rembang masih belum sehat, ditambah belanja pegawai segitu banyaknya. Nanti cara menggajinya seperti apa, dan pembangunan di Rembang nanti gimana,” terangnya.

Tak lupa, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada para tenaga honorer yang terkena imbas SE Nomor 800.1.2/0727/2025. Ia menyebutkan, ini murni kebijakan nasional, dan sebagai kepala daerah, ia tak punya banyak pilihan.

“Saya mohon maaf kepada bapak ibu yang terkena SE tersebut. Ini kebijakan nasional. THL yang tidak memenuhi syarat diminta diberhentikan, dan saya harus menandatanganinya. Ada 216 yang tidak lolos administrasi,” tutup Harno. (*)

Artikel Bupati Rembang ‘Ngintip’ 2.950 PPPK: Beneran Dibutuhin atau Cuma Numpang Neduh? pertama kali tampil pada linimedia.

Presiden Prabowo menetapkan batas waktu pengangkatan CPNS maksimal bulan Juni dan PPPK Tahap I pada Oktober. Tapi Rembang? Udah siap duluan. Mereka kayak mahasiswa rajin yang ngumpulin skripsi sebelum dosen minta.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS bakal berlangsung di awal Mei. Ya, benar bukan typo. Sebulan lebih awal.

Proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dilakukan BKD Rembang beberapa waktu lalu. Ia memperkirakan pengusulan NIP bakal rampung di bulan April ini.

“Insya Allah di pertengahan bulan ini sudah selesai. Karena kita kan cuma mengusulkan 54 orang. Jadi itu cepat,” kata Ichwan.

BKD Rembang pun sudah mengusulkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang sudah ditandatangani Sekda. Tinggal tunggu Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN, dan CPNS baru akan resmi menyandang status mulai 1 Mei.

“Insya Allah kalau sesuai jadwal per 1 Mei 54 CPNS sudah bisa diangkat,” imbuhnya.

Untuk PPPK Tahap I, BKD Rembang tetap disiplin ikut pedoman hasil rapat bareng Pansel, BPPKAD, dan BAPPEDA. Serupa, jadwal pengangkatannya juga melaju lebih awal pada September.

Sedangkan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) dilakukan sebulan sebelum pengangkatan.

“Untuk PPPK Tahap I yang lulus kan 1.217, ada yang meninggal satu orang di Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi yang diangkat untuk PPPK Tahap I rencananya 1.216 orang,” tutup Ichwan. (*)

Artikel Rembang Gaspol! CPNS dan PPPK Diangkat Sebulan Lebih Cepat dari Deadline pertama kali tampil pada linimedia.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kecamatan Pamotan, Selasa (11/3), ia melontarkan gagasan dengan memberikan bantuan rumah kayu untuk warga yang tak punya tanah.

Selama ini, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya bisa diberikan jika seseorang punya tanah sendiri atau minimal tanah desa dengan surat keterangan.

Kalau tak punya tanah, ya wassalam. Tapi Bupati Harno tak mau tinggal diam.

“RTLH ini, yang tidak punya tanah selama ini tidak bisa mendapat bantuan. Maka pemikiran saya, masyarakat yang tidak punya tanah bisa mendapat bantuan RTLH dengan cara dibuatkan rumah kayu cagak Kalimantan yang kuat. Yang penting punya rumah, bisa tidur nyaman,” ujarnya.

Bupati juga menilai rumah kayu sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan rumah permanen.

Jika nantinya warga harus pindah lokasi, rumah kayu bisa diangkat dan dipindahkan tanpa perlu dibongkar total.

“Suatu saat dipindah, dipikul seperti zaman dahulu, kan bisa. Pindah ke sana, pindah ke sini,” tambahnya dengan senyum.

Untuk mewujudkan gagasan ini, Harno meminta Kepala Bagian Hukum Setda Rembang mencari solusi agar aturan yang ada bisa diadaptasi tanpa menyalahi regulasi.

lde ini tentu menarik, namun masih perlu kajian lebih lanjut agar bisa direalisasikan.

Yang jelas, Bupati Harno ingin memastikan bahwa semua warga, termasuk yang tak memiliki tanah, tetap bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. (*)

Artikel Wacana Rumah Kayu untuk Warga Tak Bertanah di Rembang: Tidur Nyaman, Pindah Gampang! pertama kali tampil pada linimedia.