Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kini bersiap menuntaskan proses pengangkatan PPPK Tahap II usai pengumuman hasil seleksi diinformasikan baru-baru ini. Total terdapat 1.474 peserta yang dinyatakan lulus, terdiri dari 330 formasi guru, 50 tenaga kesehatan, dan 1.094 tenaga teknis.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menyampaikan bahwa saat ini, mereka memasuki tahapan pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dimulai 1 Juli hingga 31 Juli 2025.

“Kalau PPPK Tahap II ini kita memasuki pengisian daftar riwayat hidup. Itu paling lambat 31 Juli, sejumlah 1.474 peserta harus sudah mengisi,” kata Ichwan, Rabu (2/7).

Ichwan menjelaskan bahwa sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, pengangkatan PPPK Tahap I dan II harus sudah rampung selambat-lambatnya Oktober 2025. Dengan demikian, seluruh proses pengangkatan untuk formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 ditargetkan tuntas tahun ini.

“Untuk pengangkatannya, petunjuk dari pusat, baik Tahap I maupun Tahap II, paling lambat bulan Oktober. Jadi selambat-lambatnya mereka diangkat pada bulan Oktober tahun ini,” terangnya.

Lebih lanjut Ichwan menerangkan bahwa peserta Tahap II diperkirakan akan diangkat sebagai pegawai penuh waktu. Hal tersebut sesuai ketentuan mekanisme pengadaan PPPK.

“Kalau sesuai dengan ketentuan tata cara mekanisme pengadaan PPPK, harusnya mereka penuh waktu semua,” pungkasnya. (*)

Artikel Oktober Jadi Batas Akhir, Nasib Ribuan PPPK Tahap II di Rembang Segera Ditentukan pertama kali tampil pada linimedia.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, mengungkapkan bahwa usulan jadwal pengangkatan telah mendapat persetujuan dari Bupati Rembang. Menurutnya, proses saat ini tinggal menunggu keluarnya NIPPPK dari BKN.

“Ini kita usulkan untuk penetapan NIPPPK ke BKN. Sebelum 1 Juli harus sudah selesai kalau target kita 1 Juli sudah dilakukan pengangkatan,” kata Ichwan saat dikonfirmasi pada Senin (23/6).

Ichwan menyebutkan, total peserta yang akan diangkat pada Tahap I ini sebanyak 1.216 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 944 orang telah memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) untuk penerbitan Surat Keputusan (SK), sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

“Hari ini masih proses verifikasi BKN, ada beberapa yang perlu perbaikan usulan dokumen. Kita targetkan sebelum tanggal 1 Juli harus sudah selesai,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada peserta yang telah dihubungi BKD agar segera melakukan perbaikan dokumen yang masih bermasalah. Hal ini perlu segera diselesaikan agar proses pengusulan NIPPPK tidak mengalami hambatan yang berdampak pada jadwal pengangkatan.

“Bisa jadi kemungkinan pengangkatannya (yang masih belum memperbaiki berkas) kita jadikan satu di tahap II kalau mereka masih terlambat memperbaiki berkas,” tandasnya.

Artikel Terlambat Perbaiki Berkas, Pengangkatan PPPK Tahap I Bisa Mundur ke Tahap II pertama kali tampil pada linimedia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Rembang, M. Rokib, menyampaikan bahwa rekomendasi ini disusun usai rapat intensif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 9, 14, dan 21 Mei lalu.

“Demikian laporan Pansus PPPK Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang,” ujar Rokib dalam rapat.

Berikut isi lengkap tujuh rekomendasi DPRD Rembang:

• Peserta seleksi PPPK yang sudah lolos dan mengikuti seluruh tahapan diminta segera dilantik sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
• Pelantikan PPPK harus mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebut belanja pegawai pada 2027 tidak boleh melebihi 30% dari total APBD.
• Evaluasi kinerja PPPK dilakukan setiap tahun oleh bupati.
• PPPK di lingkungan BLUD wajib dibiayai dari anggaran BLUD masing-masing.
• Pejabat yang lalai dalam kebijakan rekrutmen PPPK dan membebani keuangan daerah harus diberi sanksi.
• Seluruh pejabat dilarang mengangkat tenaga non-ASN sejak rekomendasi ini ditetapkan.
• Bagian organisasi wajib evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab-ABK) sesuai kebutuhan dan anggaran.

Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyetujui rekomendasi ini dan akan segera menyerahkannya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

“Rekomendasi DPRD ini akan dituangkan dalam keputusan resmi dan diserahkan ke Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi,” tegas Rouf. (*)

Artikel DPRD Rembang Larang Pengangkatan Non-ASN, Ini 7 Rekomendasi Resminya pertama kali tampil pada linimedia.

“PNS yang pensiun di Rembang itu dalam setahun sekitar 300 orang. Kalau yang pensiun 300, seharusnya pegawai yang diangkat juga 300 orang,” ujarnya.

Harno mengingatkan, pengangkatan pegawai ini harus benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata. Sebab, dampaknya langsung terasa di APBD. Belanja pegawai saat ini sudah menyentuh angka 39 persen dari total anggaran, jauh dari batas sehat yang ditetapkan, yaitu maksimal 30 persen.

“Saat ini (belanja pegawai) posisinya sudah 39 persen. Sudah melebihi batas, kemudian nanti ditambah 2.950 orang bisa jadi di angka 50 persen,” tuturnya.

Pihaknya berencana memeriksa secara langsung 2.950 calon pegawai yang akan diangkat guna memastikan urgensi dari penempatan para PPPK ini.

“Yang jelas akan saya cek sejumlah 2.950 orang, apakah benar mereka dibutuhkan oleh Pemkab Rembang dan punya pekerjaan. Ini akan saya pastikan,” tegasnya.

Ia pun berencana konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mencari solusi yang tak cuma formalitas. Apalagi, menurutnya, kondisi keuangan Rembang sendiri masih demam atau belum sehat.

“Posisi keuangan Rembang masih belum sehat, ditambah belanja pegawai segitu banyaknya. Nanti cara menggajinya seperti apa, dan pembangunan di Rembang nanti gimana,” terangnya.

Tak lupa, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada para tenaga honorer yang terkena imbas SE Nomor 800.1.2/0727/2025. Ia menyebutkan, ini murni kebijakan nasional, dan sebagai kepala daerah, ia tak punya banyak pilihan.

“Saya mohon maaf kepada bapak ibu yang terkena SE tersebut. Ini kebijakan nasional. THL yang tidak memenuhi syarat diminta diberhentikan, dan saya harus menandatanganinya. Ada 216 yang tidak lolos administrasi,” tutup Harno. (*)

Artikel Bupati Rembang ‘Ngintip’ 2.950 PPPK: Beneran Dibutuhin atau Cuma Numpang Neduh? pertama kali tampil pada linimedia.

Presiden Prabowo menetapkan batas waktu pengangkatan CPNS maksimal bulan Juni dan PPPK Tahap I pada Oktober. Tapi Rembang? Udah siap duluan. Mereka kayak mahasiswa rajin yang ngumpulin skripsi sebelum dosen minta.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS bakal berlangsung di awal Mei. Ya, benar bukan typo. Sebulan lebih awal.

Proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dilakukan BKD Rembang beberapa waktu lalu. Ia memperkirakan pengusulan NIP bakal rampung di bulan April ini.

“Insya Allah di pertengahan bulan ini sudah selesai. Karena kita kan cuma mengusulkan 54 orang. Jadi itu cepat,” kata Ichwan.

BKD Rembang pun sudah mengusulkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang sudah ditandatangani Sekda. Tinggal tunggu Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN, dan CPNS baru akan resmi menyandang status mulai 1 Mei.

“Insya Allah kalau sesuai jadwal per 1 Mei 54 CPNS sudah bisa diangkat,” imbuhnya.

Untuk PPPK Tahap I, BKD Rembang tetap disiplin ikut pedoman hasil rapat bareng Pansel, BPPKAD, dan BAPPEDA. Serupa, jadwal pengangkatannya juga melaju lebih awal pada September.

Sedangkan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) dilakukan sebulan sebelum pengangkatan.

“Untuk PPPK Tahap I yang lulus kan 1.217, ada yang meninggal satu orang di Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi yang diangkat untuk PPPK Tahap I rencananya 1.216 orang,” tutup Ichwan. (*)

Artikel Rembang Gaspol! CPNS dan PPPK Diangkat Sebulan Lebih Cepat dari Deadline pertama kali tampil pada linimedia.

Rembang – Pemerintah kabupaten Rembang sudah mulai mengusulkan sejumlah formasi pegawai baru tahun 2021 ke pemerintah pusat pusat. Usulan tersebut meliputi kebutuhan Pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kabid pengembangan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Rembang, Marsono mengungkapkan, jumlah usulan awal untuk pegawai baru berjumlah 1136 formasi. Namun adanya format baru yang diedarkan melalui surat dari pemerintah pusat pada tanggal 29 Desember lalu, jumlah usulan tersebut harus dirubah kembali.

“Perubahan dari surat Kemenpan atau pemerintah pusat. Formatnya dari sana, kita hanya mengikuti intruksi saja,” kata Marsono, Selasa 2 Februari 2020.

Sehingga total yang diusulkan untuk perekrutan pegawai baru harus berkurang menjadi 961 formasi. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua kategori. 381 untuk kategori PPPK dari guru umum, dan 580 untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 164 PPPK dari guru agama, dan 416 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga kesehatan dan teknis.

Kalau bertambah tidak bisa. Kalau berkurang bisa. Tergantung dari pusat, kita usulan saja.

“Ini sesuai dengan usulan dari kabupaten, sesuai dengan format yang ada dan usulan dari OPD-OPD. kita rekap sejumlah ini rinciannya,” ucap dia.

Ia menjelaskan PPPK guru umum dan PPPK guru agama memang dibuat terpisah. Hal itu sesuai format terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perihal proses seleksinya bagaimana dan waktunya kapan, pihaknya tidak bisa menuturkan secara rinci. Marsono lebih lanjut mengatakan seleksinya nanti tergantung dari pemerintah pusat dan jumlah usulan tersebut belum tentu semuanya akan diterima oleh pemerintah pusat.

”Kalau bertambah tidak bisa. Kalau berkurang bisa. Tergantung dari pusat, kita usulan saja,” imbuhnya.

Artikel Jumlah Usulan PPPK dan CPNS Rembang formasi 2021 pertama kali tampil pada linimedia.

Rembang – Sebanyak 144 Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah lolos seleksi pada 23 Februari 2019 lalu menerima surat keputusan (SK) Pengangkatan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Formasi Tahun 2020 secara virtual di pendopo museum Kartini, Sabtu (30/1/2021. 144 PPPK  terdiri dari 77 orang guru dan 67 orang Penyuluh Pertanian.

Ada yang tinggal dua tahun pensiun, dan yang tinggal satu tahun pensiun juga ada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang Suparmin mengatakan sebenarnya total PPPK yang lolos mengikuti seleksi pada tahun 2019 lalu berjumlah 147 orang. Dikarenakan pada saat penyerahan SK ini ada 3 orang yang sudah pensiun maka  tinggal 144 orang.

“Dulu 165 peserta yang ikut seleksi, yang lulus 147 orang. Berjalannya waktu sampai Desember 2020 ada yang pensiun 3 orang. Sekarang tinggal 144 orang,” terangnya.

Dirinya mengungkapkan dalam penyerahan SK pengangkatan ini ada beberapa PPPK yang masa kerjanya tinggal beberapa tahun saja. “Ada yang tinggal dua tahun pensiun, yang tinggal satu tahun pensiun juga ada,” lanjutnya.

Sementara itu, Darji salah satu guru di SD Negeri Sendang Kecamatan Kragan yang lolos seleksi tes PPPK mengaku bersyukur akhirnya tidak lagi berstatus pegawai honorer setelah 20 tahun. Ia mewakili pegawai kontrak Rembang mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Saya sekarang sudah 58 tahun , mungkin 2 tahun lagi pensiun. Tapi saya merasa senang karena alhamdulillah saya bisa merubah nasib saya dari GTT menjadi ASN PPPK, ” ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati Rembang H. Abdul Hafidz dalam kesempatan itu menyampaikan pengangkatan PPPK menjadi pegawai negeri merupakan sejarah yang belum pernah ada. Sehingga dirinya meminta para PPPK yang mendapat SK pelantikan agar besyukur. Meski dalam penyerahan SK ada PPPK yang sudah mendekati masa pensiun.

Bupati Hafidz juga berpesan agar para PPPK tidak merasa dibedakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena secara beban kerja, gaji dan tunjangan yang diberikan sama.

“Pesan saya jangan sampai anda merasa dibedakan. ASN dan PPPK substansinnya sama. Jadi lahirnya Undang undang nomor 5 tahun 2014,  Pemerintah sudah memutuskan pegawai pemerintahan ada dua yaitu ASN dan PPPK. Dengan kewenangan dan perlakuan yang sama,” jelasnya.

Artikel 3 PPPK Rembang Batal Terima SK Pengangkatan pertama kali tampil pada linimedia.