Hal itu Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Vannya Dewi Puspitasari di sela-sela seminar Program Hamil (Promil) dan konsultasi bersama dokter ahli yang digelar Rumah Sakit Telogorejo Semarang di Hotel Pollos Rembang, Minggu (4/10).

Vannya mengatakan pasangan perlu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kesulitan mendapatkan kehamilan. Menurutnya, faktor penyebab pasangan belum berhasil mendapatkan kehamilan tidak hanya berasal dari perempuan. 

Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 40 persen berkaitan dengan faktor pria, 40 persen faktor wanita, sedangkan 20 persen lainnya belum diketahui penyebabnya.

“Dari pria misal spermanya, kita cek apa jumlah kurang, geraknya kurang. Kalau isteri, apakah di salurannya ada tumor, ada kistanya yang menghambat sperma masuk ke dalam rahim atau sel telur yang tidak matang. Kenapa kok kayak gitu, bisa karena kelainan hormon, sehingga tidak menghasilkan sel telur yang matang,” jelasnya.

Karena itu, pemeriksaan terhadap kedua pasangan menjadi bagian penting sebelum menentukan metode program kehamilan yang akan dijalani. Jika ditemukan gangguan tertentu, penanganan dapat disesuaikan dengan penyebabnya.

Apabila setelah melalui pemeriksaan dan penanganan kondisi pasangan tidak menunjukkan kendala yang memungkinkan terjadinya kehamilan secara alami, program bayi tabung dapat menjadi salah satu pilihan.

“Kita lakukan screening ketat. Kita pilih embrio yang benar-benar paling bagus selama proses bayi tabung. Untuk jenis kelamin bayi, orang tua nggak boleh milih ya, nggak boleh,” tegas Vannya.

Direktur Pemasaran SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang, Diana Loretta, mengatakan layanan program bayi tabung di rumah sakit tersebut rata-rata melayani 10-15 pasien setiap bulan.

Untuk biaya, program bayi tabung ditawarkan mulai sekitar Rp39 juta untuk satu siklus. Adapun satu siklus berlangsung kurang lebih dua minggu, meskipun durasi dan biaya dapat berbeda tergantung kondisi masing-masing pasien.

“Start mulai Rp39 juta. Satu siklus itu kira-kira dua mingguan. Tapi semua tergantung kondisi ya. Kalau belum berhasil, butuh operasi, biaya bisa tambah,” terangnya.

Pengalaman menjalani program bayi tabung juga dirasakan Zulfia, warga Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan. Setelah sembilan tahun menikah dan belum memiliki anak, ia mengaku telah mencoba berbagai upaya program kehamilan di sejumlah daerah.

“Program alami di Pati, Rembang, Kudus, sudah nggak keitung. Kadarullah belum berhasil,” ungkapnya.

Setelah berbagai upaya tersebut belum membuahkan hasil, Zulfia bersama suaminya kemudian memutuskan menjalani program bayi tabung di RS Telogorejo Semarang.

Proses tersebut dimulai pada April 2024 hingga akhirnya ia dinyatakan positif hamil pada Desember 2024. Kini, anaknya telah berusia 13 bulan.

“Alhamdulillah, semua karena Allah. Kalau ditotal sampai positif hamil, mungkin habis seratusan (juta) lebih. Saya ada riwayat hormon nggak normal, agak lama proses terapinya, obat agak mahal. Kalau orang lain kondisinya nggak seperti saya, bisa jadi lebih murah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan DKK Rembang, Soesi Haryanti, mengapresiasi kegiatan edukasi tersebut karena memberikan akses informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi lebih dekat kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan semacam ini penting mengingat terdapat masyarakat Rembang yang juga memilih mendapatkan layanan kesehatan di RS Telogorejo Semarang.

“Apalagi ternyata banyak pasien dari Rembang yang berobat di RS Telogorejo. Harapan kami, memberikan manfaat, sekaligus menambah pengetahuan bagi masyarakat, terutama dari sisi perencanaan, kelahiran, hingga tumbuh kembang anak,” tandasnya. (*)

Artikel Sulit Hamil Tak Selalu Berujung Bayi Tabung, Ini yang Perlu Diperiksa Lebih Dulu pertama kali tampil pada linimedia.

Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Keluarga Rembang (HKR) Jabodetabek bersama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang itu berhasil menarik ribuan pelari dari berbagai daerah. Mengusung tagline “Lari Terus, Korupsi Putus”, acara berlangsung meriah dengan rute mengelilingi pusat Kota Rembang.

Meski demikian, beberapa peserta menilai masih ada aspek teknis yang perlu diperbaiki, terutama terkait distribusi jersey bagi peserta yang berlangsung hingga mendekati waktu pelaksanaan.

Ketua HKR Jabodetabek, Maryono, mengatakan Rembang City Run merupakan kegiatan lari kedua yang diselenggarakan organisasinya. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan kontribusi positif bagi daerah asal para perantau Rembang.

“Kami ingin memberikan sumbangsih, membawa semangat Rembang jujur, rakyat makmur. Rembang terkenal sebagai kota sejarah dan kota santri. Kami ingin Rembang semakin maju ke depan,” ujarnya.

Para peserta menempuh rute sepanjang 5 kilometer yang dimulai dari Alun-Alun Rembang, melintasi Jalan Dr. Sutomo, Perempatan Jaeni, Jalan Kartini, kawasan eks Stasiun Rembang, Taman Borotugel, Jalan HOS Cokroaminoto, sebelum kembali finis di Alun-Alun Rembang.

Sejak pagi, suasana pusat kota tampak semarak. Selain diikuti warga Rembang, peserta juga datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kehadiran pelari dari luar daerah turut memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi lokal, terutama sektor kuliner dan usaha mikro di sekitar lokasi kegiatan.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang mengikuti Rembang City Run tahun ini. Lebih dari 3.700 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut, meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Lebih dari 3.700 peserta ikut berpartisipasi. Ini menjadi motivasi bagi HKR Jabodetabek untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kabupaten Rembang,” pungkasnya.

Salah seorang peserta asal Kecamatan Kaliori, Mustofa, berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun. Meski mengapresiasi penyelenggaraan acara, ia menilai sejumlah kendala teknis perlu menjadi bahan evaluasi panitia.

“Distribusi jersey ukuran XL ke atas agak terlambat sehingga membuat peserta khawatir. Banyak peserta harus mengantre cukup lama karena ingin menggunakan jersey resmi saat mengikuti lomba. Semoga hal ini bisa menjadi evaluasi agar peserta lebih nyaman pada penyelenggaraan berikutnya,” katanya.

Dengan tingginya antusiasme peserta, Rembang City Run 2026 dinilai menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang yang berhasil menarik perhatian masyarakat sekaligus mengampanyekan gaya hidup sehat dan nilai-nilai integritas kepada publik. (*)

Artikel Diikuti Lebih dari 3.700 Peserta, Rembang City Run 2026 Tuai Antusiasme dan Catatan Evaluasi pertama kali tampil pada linimedia.

Mengusung tagline “Lari Terus, Korupsi Putus”, kegiatan tersebut sukses digelar pada Minggu (26/7) pagi dengan titik start dan finish di Alun-Alun Rembang.

Bupati Rembang, Harno, mengatakan Rembang City Run bukan sekadar perlombaan untuk mencari peserta tercepat mencapai garis finis.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.

Ia menuturkan, olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat karena kesehatan merupakan modal utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

“Masyarakat yang sehat merupakan modal utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah,” katanya.

Harno menambahkan, momentum Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah dibangun melalui kerja keras, gotong royong, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Semangat yang kita bangun dalam kegiatan ini hendaknya menjadi simbol tekad kita untuk terus melangkah bersama menuju Rembang yang semakin maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-285, yakni “Ketahanan Pangan Tangguh, SDM Unggul, Infrastruktur Andal untuk Rembang Sejahtera”, Harno mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung program pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin, menjelaskan bahwa penggabungan kegiatan lari dengan kampanye antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah pencegahan melalui pembentukan budaya antikorupsi.

“Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan penindakan. Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Karena itu, KPK terus melakukan kampanye agar nilai-nilai antikorupsi dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Fahrudin mengatakan masyarakat selama ini cenderung lebih tertarik pada pemberitaan penangkapan kasus korupsi. Padahal, upaya pencegahan memiliki peran yang sangat penting untuk menekan praktik korupsi sejak awal.

“Pencegahan ini menjadi salah satu langkah yang wajib ditindaklanjuti dengan cara membudayakan nilai-nilai antikorupsi. Budaya itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa korupsi membawa dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fahrudin menegaskan Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

“Pemerintah tetap berkomitmen melawan korupsi dan membangun budaya antikorupsi. Harapannya, korupsi benar-benar menjadi sesuatu yang ditolak oleh masyarakat sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh kuat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (*)

Artikel Rembang City Run 2026 Gaungkan Hidup Sehat dan Antikorupsi, Ribuan Pelari Ramaikan Alun-Alun Rembang pertama kali tampil pada linimedia.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 22-23 Juli 2026, di Halaman Dinperinaker Rembang. Jumlah lowongan terbesar datang dari sektor manufaktur yang masih menjadi penyerap tenaga kerja utama.

PT Pungkook Indonesia One membuka sekitar 1.084 posisi kerja. Sementara PT Parkland World Indonesia Rembang dan PT Hengxuan International masing-masing menyediakan 500 lowongan operator produksi.

Selain itu, PT Handal Sukses Karya membuka 200 lowongan, sedangkan PT Citra Wahana Nusantara unit kerja PT Dua Kelinci menyediakan 200 posisi operator produksi.

Tak hanya sektor industri, peluang kerja juga tersedia di bidang perhotelan, ritel, jasa keuangan, hingga penempatan kerja ke luar negeri.

Hotel Aston Inn Rembang membuka sembilan posisi, sementara Pollos Hotel dan Gallery Rembang menyediakan sembilan lowongan.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) juga membuka puluhan kesempatan kerja di sektor ritel.

Bagi masyarakat yang tertarik bekerja di Jepang, sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menawarkan program pemagangan, di antaranya LPK Hikari Putra Mandiri dan LPK Genki Kenshu Senta.

Selain itu, BP3MI Jawa Tengah membuka layanan konsultasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bupati Rembang, Harno, mengatakan masyarakat sebaiknya memanfaatkan momentum tersebut karena kebutuhan tenaga kerja yang tersedia cukup besar dan berasal dari berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar Kabupaten Rembang.

“Bagi masyarakat yang anaknya atau keluarganya membutuhkan pekerjaan, bisa langsung berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Di sini ada lebih dari 3.000 kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan. Ada yang dari Rembang dan ada juga dari luar daerah,” ujarnya saat membuka Job Fair 2026.

Menurut Harno, selain membuka akses pekerjaan, kegiatan tersebut juga diiringi program pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Di sini juga ada pelatihan untuk mendidik anak-anak kita agar memiliki keterampilan sehingga siap memasuki dunia kerja,” tambahnya.

Kepala Dinperinaker Kabupaten Rembang, Fery Sumardi, menyebut tingginya jumlah lowongan menunjukkan kebutuhan tenaga kerja dari berbagai sektor masih cukup besar.

“Terdapat kurang lebih 30 perusahaan yang membuka lowongan kerja sebanyak 3.224 calon tenaga kerja. Harapan kami selalu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang mereka perlukan,” katanya.

Selain menjadi ajang rekrutmen, Job Fair Rembang 2026 juga menghadirkan layanan pendukung seperti pembuatan kartu pencari kerja (AK-1), pemeriksaan kesehatan, pendampingan sertifikasi halal, hingga informasi berbagai program pelatihan kerja.

Area kegiatan juga diramaikan puluhan pelaku UMKM kuliner lokal yang menawarkan beragam produk makanan dan minuman kepada pengunjung.

(*)

Artikel Job Fair Rembang 2026 Buka 3.224 Lowongan, Ini Daftar Lengkapnya pertama kali tampil pada linimedia.

Event tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang itu akan dipusatkan di Balai Kartini Rembang dan area sekitarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, Mahfudz, mengatakan expo tahun ini akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), organisasi perangkat daerah (OPD), instansi pelayanan publik, hingga komunitas masyarakat.

Menurut Mahfudz, UMKM lokal menjadi peserta terbesar dalam kegiatan tersebut dengan sekitar 60 stan yang akan menampilkan berbagai produk unggulan khas Rembang.

“Rembang Expo kita laksanakan tanggal 31 Juli sampai 9 Agustus. Pusat kegiatan di Balai Kartini dan sekitarnya. Peserta yang akan mengisi itu UMKM lokal sekitar 60 stan atau booth,” ujarnya, Rabu (22/7).

Selain stan UMKM, sejumlah OPD dan instansi pemerintah juga akan membuka layanan informasi dan sosialisasi program kepada masyarakat.

Beberapa di antaranya berasal dari sektor kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan pendapatan daerah.

Mahfudz menyebut jumlah keseluruhan stan yang akan hadir diperkirakan mencapai sekitar 160 unit.

“Dari OPD, dinas, instansi nanti juga akan hadir sekitar 15 sampai 16 OPD. Mereka akan mengisi sosialisasi program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Total stan sekitar 160 stan,” jelasnya.

Tak hanya menjadi ajang promosi produk dan layanan publik, Rembang Expo juga akan menyuguhkan berbagai hiburan bagi pengunjung.

Salah satu atraksi yang disiapkan panitia adalah Dinosaurus Show yang diproyeksikan menjadi daya tarik bagi keluarga dan anak-anak.

Selain itu, akan ada pertunjukan musik, penampilan seni dari pelajar berprestasi tingkat SD hingga SMA, serta beragam perlombaan untuk anak usia PAUD dan TK.

“Di situ nanti akan ada hiburan Dinosaur Show yang menjadi bagian dari kegiatan event ini. Kemudian ada live musik, hiburan dari anak-anak sekolah yang berprestasi, dan juga berbagai lomba untuk TK dan PAUD,” kata Mahfudz.

Panitia juga menyiapkan sejumlah agenda tambahan, termasuk fashion show yang akan meramaikan rangkaian kegiatan selama expo berlangsung.

Sementara itu, rencana penyelenggaraan pesta kembang api kemungkinan besar dibatalkan. Menurut Mahfudz, pertunjukan tersebut membutuhkan perizinan khusus yang cukup ketat sehingga panitia memilih fokus pada agenda hiburan lainnya.

“Untuk kembang api sebetulnya sempat direncanakan, tetapi karena ada perizinan khusus yang harus dipenuhi, kemungkinan tidak jadi dilaksanakan. Namun masih ada banyak kegiatan hiburan lainnya, termasuk fashion show,” pungkasnya.

Rembang Expo 2026 diharapkan menjadi sarana promosi produk UMKM lokal sekaligus ruang hiburan dan edukasi bagi masyarakat dalam memeriahkan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Rembang. (*)

Artikel Rembang Expo 2026 Digelar 31 Juli–9 Agustus, Dinosaurus Show Jadi Daya Tarik pertama kali tampil pada linimedia.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kabupaten Rembang telah membuka layanan pendataan dan pengusulan reaktivasi kepesertaan tersebut.

Kepala bidang Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial (Linjamdayasos) Dinsosppkb Rembang, Maryatin menyampaikan bahwa pada akhir Mei kemarin peserta PBI JK yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat berjumlah 24.931 orang.

Namun kini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI telah membuat kebijakan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK.

“Sesuai surat edaran dari Kementerian Sosial RI, dinas sosial kabupaten diminta untuk membuatkan surat keterangan reaktivasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” kata Maryatin, Kamis (3/7).

Adapun peserta yang bisa diusulkan untuk diaktifkan kembali adalah

1. Mereka yang termasuk dalam daftar penonaktifan berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025,
2. Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
3. Membutuhkan layanan kesehatan (penyakit kronis, katastropik atau kondisi dalam darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa).

Sementara syarat yang harus dilengkapi oleh peserta meliputi;

1. KTP,
2. Surat keterangan butuh layanan kesehatan (bisa berupa surat kontrol, surat rujukan dari faskes 1, atau surat rawat inap dari rumah sakit),
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa.

Jika semua persyaratan terpenuhi, masyarakat diminta untuk segera membawa berkas ke kantor Dinsosppkb Rembang agar dapat segera diusulkan ke pusat melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

“Nanti dibawa ke Dinsos dan akan kami usulkan untuk reaktivasi,” jelas Maryatin.

la menambahkan, hingga saat ini sudah ada enam peserta yang telah diusulkan ke Kementerian Sosial untuk reaktivasi. Proses selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi).

“Kita tinggal menunggu hasil persetujuan dari Pusdatin. Nanti kalau sudah disetujui selanjutnya dari BPJS akan mengaktifkan kembali PBI JK dan masyarakat bisa cek di aplikasi mobile JKN ,” pungkasnya. (*)

Artikel Kabar Baik, Peserta Jaminan Kesehatan di Rembang Bisa Diaktifkan Kembali pertama kali tampil pada linimedia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kini bersiap menuntaskan proses pengangkatan PPPK Tahap II usai pengumuman hasil seleksi diinformasikan baru-baru ini. Total terdapat 1.474 peserta yang dinyatakan lulus, terdiri dari 330 formasi guru, 50 tenaga kesehatan, dan 1.094 tenaga teknis.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menyampaikan bahwa saat ini, mereka memasuki tahapan pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dimulai 1 Juli hingga 31 Juli 2025.

“Kalau PPPK Tahap II ini kita memasuki pengisian daftar riwayat hidup. Itu paling lambat 31 Juli, sejumlah 1.474 peserta harus sudah mengisi,” kata Ichwan, Rabu (2/7).

Ichwan menjelaskan bahwa sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, pengangkatan PPPK Tahap I dan II harus sudah rampung selambat-lambatnya Oktober 2025. Dengan demikian, seluruh proses pengangkatan untuk formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 ditargetkan tuntas tahun ini.

“Untuk pengangkatannya, petunjuk dari pusat, baik Tahap I maupun Tahap II, paling lambat bulan Oktober. Jadi selambat-lambatnya mereka diangkat pada bulan Oktober tahun ini,” terangnya.

Lebih lanjut Ichwan menerangkan bahwa peserta Tahap II diperkirakan akan diangkat sebagai pegawai penuh waktu. Hal tersebut sesuai ketentuan mekanisme pengadaan PPPK.

“Kalau sesuai dengan ketentuan tata cara mekanisme pengadaan PPPK, harusnya mereka penuh waktu semua,” pungkasnya. (*)

Artikel Oktober Jadi Batas Akhir, Nasib Ribuan PPPK Tahap II di Rembang Segera Ditentukan pertama kali tampil pada linimedia.

Penundaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Bupati Harno, anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk mewujudkan penataan alun-alun secara menyeluruh dan berkualitas.

“Daripada dengan anggaran sedikit-sedikit hasilnya tidak maksimal. Akhirnya saya suruh menghapus sekalian, dari pada hanya ada (anggaran) sedikit-sedikit, saya tidak mau,” tegas Harno.

Studi Banding Nasional, Cari Desain Terbaik

Bupati Harno menekankan bahwa alun-alun sebagai wajah kota harus dirancang dengan baik. Ia bahkan telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan studi banding ke berbagai kota di Jawa dan Indonesia guna mencari inspirasi desain yang ideal.

“Kemarin saya minta tolong kepada dinas terkait tolong study banding se-Pulau Jawa bahkan se-Indonesia. Cari desain alun-alun yang benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan,” ujarnya.

Tak Mau Setengah-Setengah

Bupati menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus dikerjakan secara maksimal, tidak sekadar tambal sulam.

“Saya mau setiap pembangunan harus benar-benar bagus, cantik dan megah sekalian. Jadi tidak buang-buang uang, kalau cuma dibenahi sedikit-sedikit saya tidak mau,” tambahnya.

Tak hanya alun-alun, Harno juga menyebut penataan Taman Kartini yang sempat dianggarkan beberapa miliar rupiah juga dinilai belum cukup untuk mewujudkan taman yang benar-benar berdampak.

“Maka kemarin termasuk taman kartini cuma ada beberapa miliar, percuma. Saya mau yang sekali dibangun benar-benar kelihatan dan bagus,” pungkasnya. (*)

Artikel Alun-Alun Rembang dan Taman Kartini Batal Ditata di 2025 pertama kali tampil pada linimedia.

Meskipun secara geografis lebih dekat dengan wilayah Kecamatan Sedan, lokasi pembangunan pasar tersebut secara administratif masih berada di wilayah Kecamatan Pamotan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2,3 hektare untuk proyek ini. Proses pembebasan lahan pun telah diselesaikan sejak Desember 2022.

Bupati Rembang, Harno, belum lama ini meninjau langsung lokasi rencana pembangunan pasar hewan tersebut. Dalam kunjungannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Saya akan berupaya tahun ini bisa terlaksana,” kata Harno.

Pasar hewan yang dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 ekor ternak ini masih menunggu hasil pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Menurut Harno, pasar baru ini akan dibuat lebih representatif dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas perdagangan ternak secara optimal.

“Itu nanti menunggu setelah selesai pembahasan, karena sekarang masih dalam pembahasan anggota DPRD,” terangnya.

Lebih lanjut, Harno menjelaskan bahwa pasar baru ini akan memiliki daya tampung yang jauh lebih besar dibandingkan pasar hewan yang lama. Selain luas lahan yang lebih memadai, pasar ini juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan dan kelancaran transaksi jual beli ternak.

“Lokasi pasarnya ke timur, lebih luas dari yang sekarang. Karena tujuannya bisa menampung lebih banyak dengan fasilitas yang lebih lengkap,” tutup Harno.

Dengan rencana pembangunan ini, diharapkan keberadaan Pasar Hewan Pamotan yang baru dapat mendorong pertumbuhan sektor peternakan dan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak di wilayah Rembang dan sekitarnya. (*)

Artikel APBD Perubahan Jadi Kunci Realisasi Pembangunan Pasar Hewan Pamotan pertama kali tampil pada linimedia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Rembang, M. Rokib, menyampaikan bahwa rekomendasi ini disusun usai rapat intensif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 9, 14, dan 21 Mei lalu.

“Demikian laporan Pansus PPPK Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang,” ujar Rokib dalam rapat.

Berikut isi lengkap tujuh rekomendasi DPRD Rembang:

• Peserta seleksi PPPK yang sudah lolos dan mengikuti seluruh tahapan diminta segera dilantik sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
• Pelantikan PPPK harus mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebut belanja pegawai pada 2027 tidak boleh melebihi 30% dari total APBD.
• Evaluasi kinerja PPPK dilakukan setiap tahun oleh bupati.
• PPPK di lingkungan BLUD wajib dibiayai dari anggaran BLUD masing-masing.
• Pejabat yang lalai dalam kebijakan rekrutmen PPPK dan membebani keuangan daerah harus diberi sanksi.
• Seluruh pejabat dilarang mengangkat tenaga non-ASN sejak rekomendasi ini ditetapkan.
• Bagian organisasi wajib evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab-ABK) sesuai kebutuhan dan anggaran.

Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyetujui rekomendasi ini dan akan segera menyerahkannya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

“Rekomendasi DPRD ini akan dituangkan dalam keputusan resmi dan diserahkan ke Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi,” tegas Rouf. (*)

Artikel DPRD Rembang Larang Pengangkatan Non-ASN, Ini 7 Rekomendasi Resminya pertama kali tampil pada linimedia.